Bupati Kerinci Diperiksa Bukan Karena Kasus Korupsi

0
131

Kabag Humas Setda Kabupaten Kerinci Mountri menjelaskan bahwa benar Bupati Kerinci diperiksa senin (4/3/19) untuk melakukan pelaporan harta kekayaan dan setiap pejabat negara, PNS, pegawai BUMN dan BUMD memang di wajibkan untuk melaporkan harta kekayaan hal ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) no 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: SE – 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 07 tahun 2016.

“Benar pak bupati memang di jadwalkan diperiksa atas harta kekayaan ke KPK Senin (4/3/2019), dan pelaporan harta kekayaan memang wajib bagi setiap pejabat negara,  pegawai Bumn dan Bumd dan untuk pelaporan LHKPN memang sudah sesuai dengan peraturan KPK RI, “jelasnya.

Ditambahkannya, pemeriksaan terhadap Bupati Kerinci, bukan terkait korupsi tetapi klarifikasi tentang harta kekayaan Bupati Kerinci selaku pejabat negara.

“Ya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait pemeriksaan Bupati Kerinci tidak ada hubungannya dengan korupsi, hanya klarifikasi terkait harta kekayaan atau LHKPN yang memang sudah di atur dalam undang undang setiap kepala daerah harus melaporkan setiap tahun harta kekayaanya. “pungkasnya ##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here