POLITIK KEKERABATAN MERUPAKAN PELEMAHAN DEMOKRASI (Gerakan anti politik Dinasti) Oleh Syamsul Bahri, SE

0
378

Politik kekerabatan atau politik dinasti bukan persoalan baru dalam ranah politik di Indonesia, bahkan sudah ada sejak dulu kala, namun politik kekerabatan ini semakin melaju dan menguat semakin cepatnya, bukan hanya dalam ranah partia politik, sudah masuk ke ranah perebutan kepala daerah melalui ajang Pemilu-KADA yang dilaksanakan secara normal 5 tahun sekali.

Sesungguhnya Politik kekerabatan atau Politik Dinasti adalah sebuah politik dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dan berusaha mempertahankan kekuasaan secara berkelanjutan bahkan terus menerus.

Memang difahami Politik dinasti dalam impementasinya cenderung bahkan lebih identik dan mendekati pola dan system kerajaan atau monarchi, sebab kepemimpinan dalam sebuah kekuasaan akan dilanjutkan atau diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Jika pola system politik ini dibiarkan berkembang dengan massivenya menjadi trend politik di Demokrasi Politik Indonesia yang dilegalkan, demokrasi yang sesungguhnya akan hilang dan berubah menjadi system demokrasi yang monarchi, gejela tersebut akan menyebar di Pemerintahan dan Organisasi Partai Politik, sehingga para Tokoh yang memilki kemampauan manajemen, nilai kepemeimpinan, nilai integritas dan memang memilki nilai Pancasila yang murni dan konsekwen, dan sangat peduli dengan negara terutama kepedulian akan pembangunan yang berbasis pada UUD 1945 nyaris tidak memilki kekuatan menjadi pemimpin, namun pemimpin yang berbasis populeritas, financial, kepentingan kelompok dan Politik Dinasti menjadi pemimpin yang memimpin.

Jika system kerajaan atau monarchi kepemimpinan di proses melalui penunjukan putra mahkota yang ditunjuk langsung oleh sang raja, maka politik dinasti saat ini lewat jalur politik procedural yang dirancang lebih awal baik melalui pendekatan kekuasaan yang sedang berjalan antara lain melalui pendekatan anak atau keluarga para elite masuk institusi, termasuk ASN yang disiapkan, bahkan peluang Partai Politik.

Sehingga politik dinasti adalah politik patrimonialistik terselubung yang dilakukan melalui jalur prosedural yang berusaha dilegalkan melalui jalur demokrasi langsung saat ini, tentunya money politik dengan kekuatan financial yang cukup besar berusaha mengajak pemilih untuk memilih calon yang dicalonkan, bahkan tidak menutup kemungkinan melalui system merangkul partai pengusung dan partai pendukung yang cenderung bermain dalam koalisi besar, bahkan akan berusaha untuk bertarung dengan kotak kosong.

Menurut Esty Ekawati dalam tulisannya Dilema Politik Dinasti di Indonesia (2015) menjelaskan, praktik ini jadi kian massive lantaran ada kebijakan otonomi daerah yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana pemimpin daerah dipimpin langsung oleh warganya. Masalahnya, tingginya ongkos politik (cost and money politic) dan besarnya “keuntungan” yang diperoleh jika menjadi kepala daerah, akhirnya membuat angan-angan demokrasi daerah itu berbelok. Kini, mereka yang duduk sebagai kepala daerah tak bisa dilepaskan dari para pejabat petahana, atau politik dinasti yang sudah ada sebelumnya, bahkan praktuk dinasti poltik semakin menjadi trend dan masive setelah Majelis Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 secara tak langsung melegalkan politik dinasti.
Menurut Pengamat politik Hamdi Muluk “bahwa politi dinasti atau clan Politik sesungguhnya tidak ada yang salah. Menurutnya hal tersebut terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia”. Selain itu, sebuah dinasti atau clan tidak hanya terjadi di politik saja, tapi terjadi di seluruh bidang maupun profesi. Jadi menurutnya, hal semacam ini lumrah terjadi dimana pun.
Faktanya Dinasty politik sudah banyak menyebar awalnya bermula di Pulau Jawa, saat sekarang sudah merambah ke luar pulau Jawa, terbukti di beberapa daerah politik itu menjadi trand, ternyata Politik Dinasti itu enak dan nyaman, bahkan pada Pemilu-KADA tahun 2020 trend tersebut juga sudah berkembang dengan baik.
Sesungguhnya sangat disadari politik dinasti itu tidak dilarang dan mungkin secara etika melanggar etika yang ditakutkan dengan politik dinasti itu bukan politik dinastinya, bahwa yang perlu dihindari bahkan dihentikan adalah jangan sampai terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baik Pra, Pelaksanaan, dan pasca Pilkada dan Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, jika sebuah keluarga sedang membangun politik dinasti. Jangan sampai kekuasaan disalahgunakan untuk hal-hal tersebut diatas. Menurutnya itu yang harus dijaga oleh sebuah keluarga yang terjun dalam sebuah dunia politik.
Politik dinasti harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah.

Namun secara hirarki kekuasaan, bahwa Politik Dinasti yang diawali dengan salah satunya menjadi pemimpin, maka mereka berusaha membentuk kader keluarga mulai dari Pra, Pelaksanaan dan paska Pemilu-KADA memiliki kecenderungan bermain di wilayah KKN.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal yang berlater belakang dari KKN menjadi politisi yang mempunyai pengaruh yang cukup significant dengan permaian KKN. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Jika Politik dinasti ini berlanjut, akan muncul konsekwensi logis dari gejala (1) Hilangna peluang dan kesempatan tokoh terbaik yang merupakan kader handal dan berkualitas; (2) Perputaran kepemimpinan dan kekuasaan berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga munculnya potensi terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan; (3) Proses pelaksanaan pembangunan dan cita cita demokrasi sangat sulit terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance); (4) Fungsi control dan balance dari lembaga legeslatif terhadap kekuasaan akan melemah, akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan mealui proyek baik APBD maupun APBN dan sumber dana lain, cenderung ber KKN; (5) Ke tidak demokrasi akan berlanjut dan berlanjut dengan pola Politik Dinasti; (6) Tujuan demokrasi yang sesunggunya akan sangat sulit tercapai, bahkan akan terciptanya kemiskinan yang merata dll.

Jika kita sepakat mengatakan Politik Dinasti itu sangat merugikan rakyat, maka hentikan politik dinasti di Negara Indonesia, maka solusinya adanya Gerakan akar rumput untuk melakukan penolakan praktek Politik Dinasti, yang sesungguhnya sangar merugikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di tingkat akar rumput, maka mari kita lakukan pergerakan kita tolak Politik Dinasti dengan berbagai startegi yang direncanakan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here