Tak Laporkan Harta Kekayaan, Rekomendasi KPK Satu Camat di Kota Sungaipenuh Dicopot Dari Jabatan

0
171

Sungaipenuh ,Suara Independent – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) wajib dilakukan setiap pejabat pemerintah.

Jika tidak, sanksi berat menanti, bahkan berbuntut pencopotan dari jabatan.

Seperti yang terjadi di Kota Sungaipenuh, seorang Camat dicopot dari jabatannya

Hal itu lantaran tidak melakukan LHKPN, sesuai dengan batas ketentuan yang ditetapkan.

Informasi yang dihimpin, oknum camat yang diberhentikan dari jabatan adalah Camat Koto Baru, Kota Sungaipenuh.

Jabatannya dicopot belum lama ini.Kepala BKPSDM Sungaipenuh, Dedi Wahyudi dikonfirmasi membenarkan, jika jabatan Camat Koto Baru telah dicopot.

Pencopotan tersebut berdasarkan rekomendasi KPK kepada Walikota

“Benar, itu (pencopotan jabatan) Camat belum lama ini, atas rekomendasi KPK kepada pak Walikota, setelah acara di Jambi bersama KPK beberapa waktu lalu,” ujarnya, Kamis (3/1/2019).

Sumber: TribunJambi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here